BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1
Yang dimaksud dengan anggota PPS JOKOTOLE ialah terdiri dari :
a. Calon Anggota
b. Anggota
c. Keluarga
Pasal 2
1. Setiap Calon Anggota PPS JOKOTOLE, telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Mengisi Formulir Pendaftaran .
- Melengkapi persyaratan Administrasi .
- Mengikuti masa Pembinaan Awal .
2. Anggota PPS JOKOTOLE ialah personil yang telah selesai dan dinyatakan lulus mengikuti Pembinaan Awal PPS JOKOTOLE .
3. Keluarga ialah Anggota PPS JOKOTOLE yang telah mencapai tingkat Pendidikan PPS JOKOTOLE serendah-rendahnya Asisten Pelatih serta dinyatakan sah sebagai Keluarga dengan Surat Ketetapan .
Pasal 3
Kewajiban dan hak Anggota PPS JOKOTOLE ialah :
1. Setia kepada PPS JOKOTOLE
2. Tunduk dan taat kepada Peraturan-peraturan PPS JOKOTOLE
3. Sanggup menjaga nama baik PPS JOKOTOLE
4. Percaya kepada kebijaksanaan Pimpinan
5. Membayar uang pendidikan dan latihan
6. Tidak merangkap menjadi Anggota Perguruan Pencak Silat lain
7. Mendapatkan pendidikan serta atribut sesuai dengan tingkatannya
8. Mempunyai hak bicara dan hak suara
9. Mempunyai hak memilih dan dipilih
Pasal 4
Keanggotaan PPS JOKOTOLE berhenti karena :
1. Meninggal Dunia
2. Atas permintaan sendiri
3. Keputusan Organisasi
BAB II
A T R I B U T
Pasal 5
PPS JOKOTOLE mempunyai beberapa atribut yang dinyatakan dalam bentuk Lambang, Bendera, Janji, Lagu dan Salam .
Pasal 6
Lambang PPS JOKOTOLE digunakan pada Bendera, Kertas Surat, Stempel, Plakat, Vandel, Bedge, dan benda-benda lain yang membawa nama dan kehormatan PPS JOKOTOLE .
Pasal 7
Bendera PPS JOKOTOLE adalah bendera berdasar warna Hijau, berlambang PPS JOKOTOLE yang merupakan lambang kehormatan dan kebanggaan PPS JOKOTOLE
Pasal 8
Janji PPS JOKOTOLE adalah merupakan wujud kesetiaan anggota kepada PPS JOKOTOLE .
Pasal 9
Lagu PPS JOKOTOLE adalah Hymne dan Mars PPS JOKOTOLE yang menyatakan jatidiri dan perjuangan PPS JOKOTOLE dalam bentuk nada, irama dan lirik lagu .
Pasal 10
Salam PPS JOKOTOLE adalah cara penghormatan dijajaran Pencak Silat .
Pasal 11
Hal-hal yang menyangkut bentuk dan makna atribut PPS JOKOTOLE diatur dalam ketentuan tersendiri .
BAB III
PERMUSYAWARATAN
Pasal 12
1. Musyawarah Besar (MUBES) adalah merupakan musyawarah tertinggi PPS JOKOTOLE yang diadakan sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) tahun sekali atas undangan Dewan Pengurus Pusat PPS JOKOTOLE .
2. Peserta MUBES terdiri dari :
a. Guru Besar
b. Dewan Pendekar
c. Personalia Dewan Pengurus Pusat
d. 3 (tiga) orang Utusan Dewan Pengurus Daerah
e. 3 (tiga) orang Utusan Dewan Pengurus Cabang
f. 3 (tiga) orang Utusan Dewan Pengurus Perwakilan Istimewa Luar Negeri
g. 3 (tiga) orang Utusan Dewan Pengurus Cabang Luar Negeri
3. Acara MUBES adalah :
- Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat PPS JOKOTOLE .
- Memilih personalia Dewan Pengurus Pusat PPS JOKOTOLE periode berikutnya .
- Memilih personalia Dewan Pembina PPS JOKOTOLE periode berikutnya .
- Menetapkan kebijaksanaan pokok dan hal-hal lain yang bersifat mendasar .
4. MUBES yang mengacarakan perubahan Anggaran Dasar akan diberitahukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya .
Pasal 13
1. Musyawarah Daerah (MUSDA) adalah merupakan musyawarah tertinggi PPS JOKOTOLE ditingkat Daerah, yang diadakan sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) tahun sekali atas Undangan Dewan Pengurus Daerah PPS JOKOTOLE .
2. Peserta MUSDA terdiri dari :
a. Utusan DPP PPS JOKOTOLE yang bertindak selaku Nara Sumber
b. Personalia Dewan Pengurus Daerah
c. 3 (tiga) orang Utusan Dewan Pengurus Cabang
d. 1 (satu) orang Utusan Dewan Pengurus Ranting
3. Acara MUSDA adalah :
a. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah PPS JOKOTOLE periode bersangkutan
b. Memilih Personalia Dewan Pengurus Daerah PPS JOKOTOLE periode berikutnya
c. Memilih Personalia Pembina Daerah PPS JOKOTOLE periode berikutnya
d. Sosialisasi hasil Keputusan MUBES dan Penyusunan Program Kerja
Pasal 14
1. Musyawarah Cabang (MUSCAB) adalah merupakan musyawarah tertinggi PPS JOKOTOLE ditingkat Cabang yang diadakan sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) tahun sekali atas Undangan Dewan Pengurus Cabang PPS JOKOTOLE
2. Peserta MUSCAB terdiri dari :
- Utusan Dewan Pengurus Daerah PPS JOKOTOLE yang bertindak selaku Nara Sumber dan dapat mengundang Dewan Pengurus Pusat PPS JOKOTOLE
- Personalia Pengurus Cabang
- 3 (tiga) orang Utusan Dewan Pengurus Ranting
- 1 (satu) orang Ketua Diklat
3. Acara MUSCAB adalah :
- Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang PPS JOKOTOLE periode bersangkutan
- Memilih Personalia Dewan Pengurus Cabang PPS JOKOTOLE periode berikutnya
- Memilih Personalia Pembina Cabang PPS JOKOTOLE periode berikutnya
- Sosialisasi hasil Keputusan MUBES dan Penyusunan Program Kerja
Pasal 15
1. Musyawarah Ranting (MUSRAN) adalah merupakan musyawarah tertinggi PPS JOKOTOLE ditingkat rANTING yang diadakan sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) tahun sekali atas Undangan Dewan Pengurus Ranting PPS JOKOTOLE
2. Peserta MUSRAN terdiri dari :
- Utusan Dewan Pengurus Cabang PPS JOKOTOLE yang bertindak selaku Nara Sumber
- Personalia Pengurus Ranting
- 3 (tiga) orang Utusan Diklat PPS JOKOTOLE
3. Acara MUSCAB adalah :
- Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Ranting PPS JOKOTOLE periode bersangkutan
- Memilih Personalia Dewan Pengurus Ranting PPS JOKOTOLE periode berikutnya
- Memilih Personalia Pembina Ranting PPS JOKOTOLE periode berikutnya
- Sosialisasi hasil Keputusan MUBES dan Penyusunan Program Kerja
Pasal 16
1. Musyawarah Daerah PERWIS (MUSDA PERWIS) adalah merupakan musyawarah tertinggi PPS JOKOTOLE Perwis yang diadakan sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) tahun sekali atas Undangan Dewan Pengurus Perwis PPS JOKOTOLE
2. Peserta MUSDA PERWIS terdiri dari :
a. Utusan Dewan Pengurus Pusat PPS JOKOTOLE yang bertindak selaku Nara Sumber
b. Personalia Dewan Pengurus Perwis PPS JOKOTOLE
c. 3 (tiga) orang Utusan Dewan Pengurus Cabang Perwis
3. Acara MUSDA PERWIS adalah :
- Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Perwis PPS JOKOTOLE
- Memilih Personalia Dewan Pengurus Perwis PPS JOKOTOLE periode berikutnya
- Memilih Personalia Pembina Perwis PPS JOKOTOLE periode berikutnya
- Sosialisasi hasil Keputusan MUBES dan Penyusunan Program Kerja
4. Dalam keadaan tertentu Dewan Pengurus Pusat PPS JOKOTOLE bisa menentukan kebijaksanaan tersendiri tentang kehadiran Dewan Pengurus Pusat PPS JOKOTOLE selaku Nara Sumber dalam MUSDA PERWIS .
Pasal 17
1. Musyawarah Cabang PERWIS (MUSCAB PERWIS) adalah merupakan musyawarah tertinggi PPS JOKOTOLE Cabang Perwis yang diadakan sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) tahun sekali atas Undangan Dewan Pengurus Cabang Perwis PPS JOKOTOLE
2. Peserta MUSCAB PERWIS terdiri dari :
- Utusan Dewan Pengurus Perwis PPS JOKOTOLE yang bertindak selaku Nara Sumber dan dapat mengundang Dewan Pengurus Pusat PPS JOKOTOLE
- Personalia Dewan Pengurus Cabang Perwis PPS JOKOTOLE
3. Acara MUSCAB PERWIS adalah :
- Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang Perwis PPS JOKOTOLE periode bersangkutan
- Memilih Personalia Dewan Pengurus Cabang Perwis PPS JOKOTOLE periode berikutnya
- Memilih Personalia Pembina Cabang Perwis PPS JOKOTOLE periode berikutnya
- Sosialisasi hasil Keputusan MUBES dan Penyusunan Program Kerja
4. Dalam keadaan tertentu Dewan Pengurus Pusat PPS JOKOTOLE bisa menentukan kebijaksanaan tersendiri tentang kehadiran Dewan Pengurus Pusat PPS JOKOTOLE selaku Nara Sumber dalam MUSCAB PERWIS .
Pasal 18
1. Rapat Kerja disingkat RAKER adalah merupakan Rapat Kerja untuk masing-masing tingkat kepengurusan yang diadakan menurut kebutuhan
2. RAKER PPS JOKOTOLE dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus PPS JOKOTOLE setingkat atau yang ditunjuk untuk itu.
3. Keputusan RAKER diambil berdasarkan azas musyawarah dan kesepakatan bersama
4. Keputusan RAKER PPS JOKOTOLE wajib ditaati dan dilaksanakan oleh semua jajaran PPS JOKOTOLE
5. Peserta RAKER terdiri dari :
a. Personalia Dewan Pengurus PPS JOKOTOLE setingkat
b. Personalia Bidang terkait
Pasal 19
1. Rapat Pleno adalah merupakan musyawarah Dewan Pengurus PPS JOKOTOLE disemua jajaran yang diadakan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali
2. Peserta Rapat Pleno adalah Pengurus Harian dan semua Bidang Dewan Pengurus PPS JOKOTOLE bersangkutan
3. Acara Rapat Pleno :
a. Pertanggungjawaban pelaksanaan Program
b. Evaluasi pelaksanaan Program
c. Lain-lain yang dianggap perlu
Pasal 20
1. Rapat Harian adalah merupakan musyawarah Dewan Pengurus PPS JOKOTOLE disemua jajaran yang diadakan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) bulan sekali
2. Peserta Rapat Harian adalah Pengurus Harian (unsur Ketua, Sekretaris, Bendahara) Dewan Pengurus PPS JOKOTOLE bersangkutan
3. Acara Rapat Pleno :
a. Masalah Administrasi Organisasi dan Keuangan
b. Pelaksanaan Program
c. Lain-lain yang dianggap perlu
Pasal 21
1. Rapat Bidang adalah merupakan musyawarah Bidang dari Dewan Pengurus PPS JOKOTOLE disemua jajaran yang diadakan menurut kebutuhan
2. Peserta Rapat Bidang adalah unsur Pengurus Harian dan Bidang terkait Dewan Pengurus PPS JOKOTOLE bersangkutan.
3. Acara Rapat Bidang adalah pelaksanaan Program Bidang yang terkait, serta pelaksanaan Program yang sangat mendesak
Pasal 22
1. Pemilihan dan Penetapan Dewan Pengurus PPS JOKOTOLE disemua tingkat Kepengurusan PPS JOKOTOLE dilaksanakan dengan sistem formatur
2. Formatur Dewan Pengurus PPS JOKOTOLE disemua tingkat Kepengurusan PPS JOKOTOLE dipilih dalam Sidang Pleno MUSYAWARAH yang setingkat dengan Dewan Pengurus PPS JOKOTOLE bersangkutan yang dipimpin oleh Pimpinan Sidang Pleno
3. Formatur yang terpilih ditetapkan sebagai personil yang berhak memilih dan menetapkan personil Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina PPS JOKOTOLE bersangkutan
4. Formatur bersama Ketua Umum/Ketua terpilih dalam MUSYAWARAH PPS JOKOTOLE yang bersangkutan diberi mandat untuk melengkapi Susunan fungsional Dewan Pengurus PPS JOKOTOLE selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya MUSYAWARAH PPS JOKOTOLE.
BAB IV
DEWAN PENDEKAR
Pasal 23
1. Guru Besar mempunyai kewenangan mutlak untuk membentuk Dewan Pendekar ditingkat Pusat
2. Jumlah Dewan Pendekar sebanyaknya 5 (lima) orang yang dipilih oleh Guru Besar dengan tugas-tugas sebagai berikut :
a. Melestarikan, mengembangkan serta memberikan pembinaan Pencak Silat kepada semua anggota PPS JOKOTOLE
b. Sebagai penerus keilmuan Guru Besar
c. Mewakili tugas-tugas Guru Besar apabila Guru Besar berhalangan
3. Apabila jumlah Dewan Pendekar kurang dari 5 (lima) orang oleh oleh sebab apapun maka harus segera diganti oleh personil lain yang memenuhi persyaratan
4. Persyaratan sebagai anggota Dewan Pendekar adalah sebagai berikut :
- Telah mencapai tingkat Pendidikan PPS JOKOTOLE sekurang-kurangnya tingkat Pendekar Madya
- Mempunyai loyalitas serta dedikasi yang tinggi terhadap PPS JOKOTOLE
- Telah mengabdi di PPS JOKOTOLE sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun
5. Dalam hal Guru Besar berhalangan secara definitif maka apabila terjadi kekosongan Anggota Dewan Pendekar (kurang dari 5 orang) Dewan Pendekar secara lembaga berwenang untuk melakukan penggantian kekosongan tersebut
6. Dalam keadaan tertentu Pendiri dan atau Guru Besar dapat mengambil kebijaksanaan lain tentang keberadaan Anggota Dewan Pendekar.
BAB V
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 24
Dewan Pengurus Pusat
a. Dewan Pengurus Pusat PPS JOKOTOLE berkedudukan di Ibu Kota JAKARTA
b. Dewan Pengurus Pusat PPS JOKOTOLE disahkan oleh MUBES PPS JOKOTOLE
c. Dewan Pengurus Pusat PPS JOKOTOLE terdiri dari :
c.1. Seorang Ketua Umum
c.2. Seorang Ketua Harian
c.3. Dibantu Ketua I – II – III dan IV
c.4. Seorang Sekretaris Umum dibantu 1 (satu) orang Wakil Sekretaris Umum
c.5. Seorang Bendahara Umum dibantu 1 (satu) orang Wakil Bendahara Umum
c.6. Ketua Bidang untuk menangani Bidang :
c.6.1. Organisasi dalam hubungan daerah dan Luar Negeri
c.6.2. Hubungan Masyarakat
c.6.3. Padepokan
c.6.4. Penelitian dan Pengembangan Pencak Silat
c.6.5. Pendidikan
c.6.6. Pembinaan Wasit/Juri
c.6.7. Hukum
c.6.8. Dana dan Usaha
c.6.9. Pemassalan Pencak Silat
c.6.10 Sarana dan Prasarana
d. Masing-masing Ketua Bidang dibantu oleh beberapa orang asisten sesuai dengan kebutuhan
e. Tugas serta kewenangan Fungsionaris Dewan Pengurus Pusat diatur dalam ketentuan khusus yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat PPS JOKOTOLE .
Pasal 25
Dewan Pengurus Daerah
a. Dewan Pengurus Daerah PPS JOKOTOLE berkedudukan di Ibu Kota Propinsi
b. Dewan Pengurus Daerah PPS JOKOTOLE disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat PPS JOKOTOLE
c. Dewan Pengurus Daerah PPS JOKOTOLE terdiri dari :
c.1. Seorang Ketua Umum
c.2. Seorang Ketua Harian
c.3. Dibantu Ketua I – II dan III
c.4. Seorang Sekretaris dibantu seorang Wakil Sekretaris
c.5. Seorang Bendahara dibantu seorang Wakil Bendahara
c.5. Ketua Biro untuk menangani Biro :
c.5.1. Organisasi Hubungan Daerah
c.5.2. Pendidikan dan Keilmuan
c.5.3. Prestasi Pencak Silat
c.5.4. Pembinaan Wasit/Juri
c.5.5. Pembinaan Kepelatihan
c.5.6. Hubungan Masyarakat
c.5.7. Penelitian dan Pengembangan
c.5.8. Dana dan Usaha
d. Masing-masing Ketua Biro dibantu oleh beberapa orang Asisten sesuai dengan kebutuhan
Pasal 26
Dewan Pengurus Cabang
a. Dewan Pengurus Cabang PPS JOKOTOLE berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota
b. Dewan Pengurus Cabang PPS JOKOTOLE disahkan oleh Dewan Pengurus Daerah PPS JOKOTOLE
c. Dewan Pengurus Cabang PPS JOKOTOLE terdiri dari :
c. 1 Seorang Ketua Umum
c. 2 Seorang Ketua Harian
c. 3 Dibantu Ketua I – II dan III
c. 4 Seorang Sekretaris dibantu seorang Wakil Sekretaris
c. 5 Seorang Bendahara dibantu seorang Wakil Bendahara
c. 6 Ketua Bagian untuk menangani Bagian :
c.5.1. Organisasi
c.5.2. Humas
c.5.3. Pendidikan
c.5.4. Wasit/Juri
c.5.5. Hukum
c.5.6. Usaha dan Dana
c.5.7. Sarana dan Prasarana
d. Masing-masing Ketua Bagian dibantu oleh beberapa orang Asisten sesuai dengan kebutuhan
Pasal 27
Dewan Pengurus Ranting
a. Dewan Pengurus Ranting PPS JOKOTOLE berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan
b. Dewan Pengurus Ranting PPS JOKOTOLE disahkan oleh Dewan Pengurus Cabang PPS JOKOTOLE
c. Dewan Pengurus Ranting PPS JOKOTOLE terdiri dari :
c. 1 Seorang Ketua
c. 2 Dibantu Wakil Ketua
c. 3 Seorang Sekretaris dibantu seorang Wakil Sekretaris
c. 4 Seorang Bendahara dibantu seorang Wakil Bendahara
c. 5 Ketua Seksi untuk menangani :
c.5.1. Pendidikan dan Keilmuan
c.5.2. Prestasi Pencak Silat
c.5.3. Dana dan Usaha
c.5.4. Seksi lain yang dianggap perlu
Pasal 28
1. Untuk memperlancar tugas-tugas operasional Dewan Pengurus Ranting dapat mendirikan tempat pendidikan dan latihan yang dinamakan Diklat di wilayah tugasnya
2. Diklat dipimpin oleh oleh seorang Ketua Diklat dan dibantu oleh beberapa orang staf tata usaha sesuai kebutuhan
3. Pelatih Diklat ditugaskan oleh Dewan Pengurus Cabang PPS JOKOTOLE bersangkutan
Pasal 29
Dewan Pengurus Perwakilan Istimewa Luar Negeri
a. Dewan Pengurus Perwakilan Istimewa Luar Negeri PPS JOKOTOLE berkedudukan di suatu Negara
b. Dewan Pengurus Perwakilan Istimewa Luar Negeri PPS JOKOTOLE disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat PPS JOKOTOLE
c. Dewan Pengurus Perwakilan Istimewa Luar Negeri PPS JOKOTOLE dinyatakan sah apabila terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) Dewan Pengurus Cabang Luar Negeri di satu Negara
d. Dewan Pengurus Perwakilan Istimewa Luar Negeri PPS JOKOTOLE terdiri dari :
d.1 Seorang Ketua
d.2 Seorang Ketua Harian
d.3 Dibantu Ketua I – II dan III
d.3 Seorang Sekretaris dibantu seorang Wakil Sekretaris
d.4 Seorang Bendahara dibantu seorang Wakil Bendahara
d.5 Ketua Biro untuk menangani :
d.5.1. Organisasi
d.5.2. Pendidikan dan Keilmuan
d.5.3. Pembinaan Prestasi Pencak Silat
d.5.4. Wasit/Juri
d.5.5. Kepelatihan
d.5.6. Hubungan Masyarakat
d.5.7. Dana dan Usaha
e. Masing-masing Ketua Biro dibantu oleh beberapa orang Asisten sesuai dengan kebutuhan
f. Segala urusan yang menyangkut kepentingan PPS JOKOTOLE di Luar Negeri dengan Dewan Pengurus Pusat PPS JOKOTOLE hanya bisa dilakukan oleh Dewan Pengurus Perwakilan Istimewa Luar Negeri PPS JOKOTOLE
g. Dalam hal disuatu Negara belum mempunyai Dewan Pengurus Perwakilan Istimewa Luar Negeri maka hubungan dengan Dewan Pengurus Pusat PPS JOKOTOLE bisa dilakukan melalui atau atas persetujuan Dewan Pengurus Perwakilan Istimewa Luar Negeri yang sah
Pasal 30
Dewan Pengurus Cabang Luar Negeri
a. Dewan Pengurus Cabang Luar Negeri PPS JOKOTOLE berkedudukan di suatu Negara
b. Dewan Pengurus Cabang Luar Negeri PPS JOKOTOLE disahkan oleh Dewan Pengurus Perwakilan Istimewa PPS JOKOTOLE
c. Dewan Pengurus Cabang Luar Negeri PPS JOKOTOLE terdiri dari :
c. 1 Seorang Ketua Umum
c. 2 Seorang Ketuia Harian
c. 3 Dibantu Ketua I – II dan III
c. 4 Seorang Sekretaris dibantu seorang Wakil Sekretaris
c. 5 Seorang Bendahara dibantu seorang Wakil Bendahara
c. 6 Ketua Bagian untuk menangani :
c.5.1. Organisasi
c.5.2. Humas
c.5.3. Dana dan Usaha
e.5.4. Pendidikan
e.5.5. Wasit/Juri
e.5.6. Hukum
e.5.7. Dana dan Usaha
e.5.8. Sarana dan Prasarana
d. Masing-masing Ketua Bagian dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Asisten
BAB VI
SESEPUH DAN PEMBINA
Pasal 31
1. Sesepuh adalah merupakan jabatan khusus kehormatan tertinggi dalam jajaran Perguruan Pencak Silat JOKOTOLE .
2. Pembina Utama dan Pembina adalah jabatan kehormatan tertinggi dalam jajaran Perguruan Pencak Silat JOKOTOLE .
3. Disetiap tingkat kepengurusan PPS JOKOTOLE dapat diangkat Pembina PPS JOKOTOLE
a. Ditingkat Dewan Pengurus Pusat PPS JOKOTOLE disebut Pembina Utama
b. Ditingkat Dewan Pengurus Daerah PPS JOKOTOLE disebut Pembina Daerah
c. Ditingkat Dewan Pengurus Cabang PPS JOKOTOLE disebut Pembina Cabang
d. Ditingkat Dewan Pengurus Ranting PPS JOKOTOLE disebut Pembina Ranting
4. Yang dapat diangkat sebagai Pembina adalah seseorang yang karena fungsi/jabatan menjadi pengayom masyarakat disetiap tingkat keberadaannya .
5. Pembina diangkat oleh Dewan Pengurus PPS JOKOTOLE sesuai tingkatnya .
BAB VII
K E U A N G A N
Pasal 32
1. Dewan Pengurus PPS JOKOTOLE disetiap tingkat kepengurusan, mengurus dan mengelola keuangan dan kekayaan masing-masing .
2. Keperluan Umum Organisasi dibiayai bersama oleh semua tingkat kepenguruan .
3. Sumber Keuangan Dewan Pengurus PPS JOKOTOLE
a. Sumbangan Wajib Organisasi Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang PERWIS PPS JOKOTOLE .
b. Pendaftaran Anggota
c. Iuran Anggota
d. Ujian Kenaikan Tingkat
e. Sumbangan dan bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat
f. Usaha lain yang sah, tidak bertentangan dengan Peraturan perundangan yang berlaku serta Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga PPS JOKOTOLE .
4. Sumber Keuangan Dewan Pengurus Daerah PPS JOKOTOLE
a. Sumbangan Wajib Organisasi Dewan Pengurus Cabang
b. Pendaftaran Anggota
c. Iuran Anggota
d. Ujian Kenaikan Tingkat
e. Sumbangan dan bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat
f. Usaha lain yang sah, tidak bertentangan dengan Peraturan perundangan yang berlaku serta Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga PPS JOKOTOLE .
5. Sumber Keuangan Dewan Pengurus Cabang PPS JOKOTOLE
a. Sumbangan Wajib Organisasi Dewan Pengurus Ranting
b. Pendaftaran Anggota
c. Iuran Anggota
d. Ujian Kenaikan Tingkat
e. Sumbangan dan bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat
f. Usaha lain yang sah, tidak bertentangan dengan Peraturan perundangan yang berlaku serta Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga PPS JOKOTOLE .
6. Sumber Keuangan Dewan Pengurus Ranting PPS JOKOTOLE
a. Pendaftaran Anggota
b. Iuran Anggota
c. Ujian Kenaikan Tingkat
d. Sumbangan dan bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat
e. Usaha lain yang sah, tidak bertentangan dengan Peraturan perundangan yang berlaku serta Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga PPS JOKOTOLE
7. Sumber Keuangan Dewan Pengurus Daerah PERWIS PPS JOKOTOLE
a. Sumbangan Wajib Organisasi Dewan Pengurus Cabang PERWIS
b. Pendaftaran Anggota
c. Iuran Anggota
d. Ujian Kenaikan Tingkat
e. Sumbangan dan bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat
f. Usaha lain yang sah, tidak bertentangan dengan Peraturan perundangan yang berlaku serta Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga PPS JOKOTOLE .
BAB VIII
P E N D I D I K A N
Pasal 33
1. PPS JOKOTOLE memberikan Pendidikan dan Latihan untuk semua Anggota
2. Tingkat Pendidikan PPS JOKOTOLE terdiri dari :
a. Siswa
b. Pelatih
c. Pendekar
3 Tingkat Pendidikan Siswa terdiri atas :
a. Siswa Satu, memakai sabuk Putih dengan tanda tingkat (strip) satu diujung sabuk
b. Siswa Dua, memakai sabuk Putih dengan tanda tingkat (strip) dua diujung sabuk
c. Siswa Tiga, memakai sabuk Kuning dengan tanda tingkat (strip) satu diujung sabuk
d. Siswa Empat, memakai sabuk Kuning dengan tanda tingkat (strip) dua diujung sabuk
4 Tingkat Pendidikan Pelatih terdiri atas :
a. Asisten Pelatih, memakai sabuk Merah dengan tanda tingkat (strip) satu diujung sabuk
b. Pelatih Muda, memakai sabuk Merah dengan tanda tingkat (strip) dua diujung sabuk
c. Pelatih Madya, memakai sabuk Coklat dengan tanda tingkat (strip) satu diujung sabuk
d. Pelatih Utama, memakai sabuk Coklat dengan tanda tingkat (strip) dua diujung sabuk
5 Tingkat Pendidikan Pendekar terdiri atas :
a. Pendekar Muda , memakai sabuk Hijau dengan tanda tingkat (strip) satu diujung sabuk
b. Pendekar Madya, memakai sabuk Hijau dengan tanda tingkat (strip) dua diujung sabuk
c. Pendekar, memakai sabuk Hijau dengan tanda tingkat (strip) tiga diujung sabuk
6 Masing-masing Tingkat Pendidikan mendapatkan Ijazah yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat Perguruan Pencak Silat JOKOTOLE .
7 Masa / Tempo Pendidikan Siswa untuk setiap tingkat masing-masing 6 (enam) bulan
8 Masa / Tempo Pendidikan Pelatih untuk setiap tingkat masing-masing 1 (satu) Tahun
9 Masa / Tempo Pembinaan Pendekar untuk setiap tingkat masing-masing 2 (dua) Tahun
Pasal 34
Materi Pendidikan dan Latihan PPS JOKOTOLE berdasarkan tingkat pertingkat dan diatur dalam ketentuan khusus yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus PPS JOKOTOLE .
Pasal 35
1 Perguruan Pencak Silat JOKOTOLE memberikan Pendidikan dan Latihan kbusus semata-mata dengan tujuan untuk pembinaan serta pengembangan Organisasi .
2 Personil yang berhak untuk mendapatkan Pendidikan dan Latihan Khusus ditetapkan oleh Guru Besar dan atau Dewan Pendekar .
3 Masa Pendidikan dan Latihan Khusus sesuai kebutuhan .
Pasal 36
1 Untuk melakukan evaluasi hasil Pendidikan dan latihan tingklat Siswa, dilakukan Ujian Kenaikan Tingkat Siswa setiap 6 (enam) bulan sekali .
2 Yang berhak mengikuti Ujian Kenaikan Tingkat Siswa adalah semua Siswa yang telah selesasi masa menjalani Pendidikan dan latihan untuk tingkatnya
3 Pelaksana Ujian Kenaikan Tingkat Siswa adalah Dewan Pengurus Cabang PPS JOKOTOLE
4 Peserta Ujian yang lulus dilaporkan kepada Dewan Pengurus Pusat untuk mendapatkan pengesahan dengan bukti Ijazah PPS JOKOTOLE
5 Dewan Penguji Siswa Satu dan Siswa Dua ialah anggota yang mempunyai Tingkat Pendidikan minimal Pelatih Muda
6 Dewan Penguji Siswa Tiga dan Siswa Empat ialah anggota yang mempunyai Tingkat Pendidikan minimal Pelatih Madya
Pasal 37
1 Untuk melakukan evaluasi hasil Pendidikan dan latihan tingkat Pelatih, dilakukan Ujian Kenaikan Tingkat Pelatih setiap 1 (satu) tahun sekali .
2 Yang berhak mengikuti Ujian Kenaikan Tingkat Pelatih adalah semua Pelatih yang telah selesasi masa menjalani Pendidikan dan latihan untuk tingkatnya
3 Pelaksana Ujian Kenaikan Tingkat Pelatih adalah Dewan Pengurus Pusat PPS JOKOTOLE atau Dewan Pengurus yang ditunjuk oleh DPP PPS JOKOTOLE
4 Peserta Ujian yang lulus dilaporkan kepada Dewan Pengurus Pusat untuk mendapatkan pengesahan dengan bukti Ijazah PPS JOKOTOLE
5 Dewan Penguji Asisten Pelatih dan Pelatih Muda ialah Pendekar yang mempunyai Tingkat Pendidikan minimal Pendekar Muda
6 Dewan Penguji Pelatih Madya dan Pelatih Utama ialah Pendekar yang mempunyai Tingkat Pendidikan minimal Pendekar Madya
Pasal 38
1 Untuk melakukan evaluasi hasil Pembinaan Pendekar, dilakukan Ujian Kenaikan Tingkat Pendekar setiap 2 (dua) tahun sekali .
2 Yang berhak mengikuti Ujian Kenaikan Tingkat Pendekar adalah semua Pelatih Utama dan semua Pendekar yang telah menjalani Pendidikan / Pembinaan ditingkatnya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali .
3 Pelaksana Ujian Kenaikan Tingkat Pendekar adalah Dewan Pengurus Pusat PPS JOKOTOLE .
4 Peserta Ujian yang lulus mendapatkan Pengesahan dengan bukti Ijazah PPS JOKOTOLE .
5 Dewan Penguji dalam Ujian Kenaikan Tingkat Pendekar adalah Guru Besar dan atau Dewan Pendekar .
BAB IX
PERTANDINGAN DAN PERLOMBAAN
Pasal 39
1 Perguruan Pencak Silat JOKOTOLE menyelenggarakan Pertandingan dan Perlombaan Pencak Silat dalam bentuk :
- Kejuaraan Nasional Pra Remaja
- Kejuaraan Nasioanal Remaja
- Kejuaraan Nasional Dewasa
- Pertandingan dan Perlombaan lain yang dilaksanakan untuk kepentingan pengembangan PPS JOKOTOLE
2 Ketentuan tentang Pertandingan dan Perlombaan Pencak Silat diatur dalam Peraturan Pertandingan dan Perlombaan Pencak Silat PPS JOKOTOLE .
BAB X
SANKSI ORGANISASI
Pasal 40
1. Sanksi Organisasi dapat diberikan kepada :
a. Siswa, Pelatih dan Pendekar
b. Tingkat Kepengurusan PPS JOKOTOLE .
2. Sanksi diberikan dalam bentuk :
- Tegoran Lisan atau Peringatan tertulis
- Pemberhentian sementara
- Pencabutan Surat Keputusan atau Pemecatan
3. Siswa yang melakukan pelanggaran, yang berhak untuk memberikan sanksi adalah Dewan Pengurus Cabang yang bersangkutan .
4. Pelatih dan Pendekar serta Personil Dewan Pengurus semua tingkat – terkecuali Personil Dewan Pengurus Pusat – yang melakukan pelanggaran yang berhak memberikan sanksi adalah Dewan Pengurus Pusat .
5. Dewan Pengurus Pusat yang melakukan Pelanggaran yang berhak memberikan sanksi adalah Pembina Utama beserta Guru Besar dan atau Dewan Pendekar setelah terlebih dahulu dimusyawarahkan kepada Sesepuh
BAB XI
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 41
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur tersendiri oleh Dewan Dewan Pengurus Pusat PPS JOKOTOLE sepanjang tidak menyimpang atau bertentangan dari Anggaran Rumah Tangga ini .
BAB XII
P E N U T U P
Pasal 42
1. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku terhitung sejak tanggal disahkan oleh MUSYAWARAH BESAR PPS JOKOTOLE .
2. Disahkan dalam Sidang Pleno MUSYAWARAH BESAR ke III tahun 2001 PPS JOKOTOLE , Tanggal 9 Agustus 2001 di Kamal .
