MUKADDIMAH
Atas berkat Rachmad Allah SWT, serta didorong oleh rasa kebangsaan, cinta tanah air dan semangat untuk melestarikan serta mengembangkan Pencak Silat sebagai warisan budaya bangsa yang luhur dan bermoral dengan segala aspek yang terkandung didalamnya, maka dalam rangka membangun manusia seutuhnya lahirlah Perguruan Pencak Silat JOKOTOLE .
Pencak Silat merupakan pusaka leluhur Bangsa Indonesia yang memiliki aspek mental spiritual, beladiri, seni dan olahraga sebagai satu kesatuan tak terpisahkan , yang perlu dikembangkan dan dilestarikan .
Untuk pembinaan dan pengembangan Perguruan Pencak Silat JOKOTOLE sesuai dengan maksud serta tujuan yang terkandung didalamnya, diatur melalui Anggaran Dasar- Anggaran Rumah Tangga sebagaimana tersebut dibawah ini :
BAB I
Pasal 1
Organisasi ini bernama PERGURUAN PENCAK SILAT JOKOTOLE disingkat PPS JOKOTOLE
Pasal 2
1. Perguruan Olahraga Silat (PORAS) JOKOTOLE didirikan pada tanggal 21 Maret 1976 oleh SUHAIMI SALAM di Kampung Tengginah, Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur, kemudian disempurnakan menjadi Perguruan Pencak Silat (PPS) JOKOTOLE, dalam Musyawarah Besar III JOKOTOLE pada tanggal 9 Agustus 2001 untuk waktu yang tidak terbatas .
2. Kedudukan dan fungsi pendiri tidak bisa diganti oleh siapapun dan atau oleh sebab apapun
Pasal 3
Pimpinan Pusat PPS JOKOTOLE berkedudukan di Ibu Kota Jakarta yang mempunyai Daerah, Cabang dan Ranting di Indonesia serta Perwakilan Istimewa (Perwis) di Luar Negeri .
PADEPOKAN LUHUR PPS JOKOTOLE berkedudukan di Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur merupakan wadah/tempat pendidikan calon Pendekar PPS JOKOTOLE .
BAB II
AZAS, DASAR DAN KEDAULATAN
Pasal 4
PPS JOKOTOLE berazaskan Persatuan dan Kesatuan
Pasal 5
PPS JOKOTOLE berdasarkan kekeluargaan dan persaudaraan yang ber sumber ketaqwaan kepada Allah SWT .
Pasal 6
Kedaulatan berada pada Musyawarah Besar PPS JOKOTOLE .
BAB III
TUJUAN DAN BENTUK
Pasal 7
Tujuan PPS JOKOTOLE ialah :
1. Mencetak manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT , berkarakter luhur yang mempunyai ketrampilan Pencak Silat .
2. Membina dan mengembangkan nilai Pencak Silat dengan segala aspeknya dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya .
3. Menjadikan Pencak Silat beserta nilai-nilainya sebagai sarana pembangunan manusia seutuhnya yang berkepribadian tinggi.
Pasal 8
PPS JOKOTOLE adalah Organisasi Pencak Silat yang mempunyai aliran tersendiri, yang tidak merupakan bagian dari aliran Pencak Silat lainnya.
PPS JOKOTOLE Pusat bernaung dibawah Persekutuan Silat Antar Bangsa (PERSILAT).
PPS JOKOTOLE yang berada disuatu Negara bernaung dibawah Induk Organisasi Pencak Silat di negara tersebut .
BAB IV
U S A H A
Pasal 9
Untuk mencapai tujuan , PPS JOKOTOLE berusaha :
1. Mengadakan Pembinaan dan Pendidikan untuk melahirkan Pendekar Pencak Silat yang bertaqwa kepada Allah SWT.
2. Menggali, mengembangkan, memasyarakatkan dan melestarikan Pencak Silat beserta nilai-nilainya dengan terus meningkatkan partisipasinya secara aktif dan terorganisir.
3. Menyelenggarakan pertandingan atau perlombaan serta pertemuan dalam rangka menambah wawasan pengalaman dan persaudaraan .
4. Aktif dalam lembaga olahraga dan seni, yang diselenggarakan oleh suatu Negara yang tidak menyimpang dari maksud dan tujuan PPS JOKOTOLE .
5. Menyelenggarakan usaha lain yang dapat mewujudkan tercapainya tujuan PPS JOKOTOLE .
BAB V
A T R I B U T
Pasal 10
1. PPS JOKOTOLE mempunyai sejumlah atribut .
2. Jenis, bentuk dan makna atribut PPS JOKOTOLE diatur dalam Anggaran Rumah Tangga .
BAB VI
KEANGGOTAAN
Pasal 11
1. Yang dapat diterima menjadi anggota PPS JOKOTOLE ialah semua anggota masyarakat yang berminat mempelajari dan mengembangkan Pencak Silat .
2. Keanggotaan PPS JOKOTOLE terdiri dari :
a. Calon Anggota
b. Anggota
c. Keluarga
3. Syarat dan ketentuan tentang Keanggotaan PPS JOKOTOLE diatur dalam Anggaran Rumah Tangga .
BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 12
1. PPS JOKOTOLE bergerak dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan Perwakilan di Luar Negeri, yang tersusun dalam tingkatan sebagai berikut :
1.1. Dewan Pengurus Pusat PPS JOKOTOLE (disingkat DPP PPS JOKOTOLE) .
1.2. Dewan Pengurus Daerah PPS JOKOTOLE ( disingkat DPD PPS JOKOTOLE) .
1.3. Dewan Pengurus Cabang PPS JOKOTOLE (disingkat DPC PPS JOKOTOLE) .
1.4. Dewan Pengurus Ranting PPS JOKOTOLE (disingkat DPRan. PPS JOKOTOLE) .
2. Untuk kelancaran tugas operasional PPS JOKOTOLE di Luar Negeri dan di Ibu Kota dibentuk Perwakilan Istimewa (PERWIS) PPS JOKOTOLE
Pasal 13
1. Dewan Pengurus Pusat PPS JOKOTOLE adalah merupakan pimpinan tertinggi Organisasi yang melaksanakan kepemimpinannya dan bertanggung jawab keluar dan kedalam .
2. Dewan Pengurus Pusat PPS JOKOTOLE berkedudukan di Ibu Kota Jakarta .
3. Personalia Dewan Pengurus Pusat dipilih dan disahkan oleh Musyawarah Besar PPS JOKOTOLE untuk masa bakti 4 (empat) tahun .
4. Dewan Pengurus Pusat PPS JOKOTOLE terdiri dari Pengurus Harian, Ketua Bidang dan Anggota Bidang .
Pasal 14
1. Dewan Pengurus Daerah PPS JOKOTOLE berkedudukan di Ibu kota Propinsi di Indonesia yang melaksanakan koordinasi administrasi dan operasional daerah .
2. Personalia Dewan Pengurus Daerah dipilih oleh Musyawarah Daerah PPS JOKOTOLE untuk masa bakti 4 (empat) tahun .
3. Dewan Pengurus Daerah PPS JOKOTOLE terdiri dari Pengurus Harian, Ketua Biro dan Anggota Biro.
4. Dewan Pengurus Daerah disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat .
Pasal 15
1. Dewan Pengurus Cabang PPS JOKOTOLE berkedudukan di Kota Kabupaten/Kota Administratif di Indonesia sebagai pelaksana administratif dan bertindak secara operasional .
2. Personalia Dewan Pengurus Cabang dipilih oleh Musyawarah Cabang PPS JOKOTOLE untuk masa bakti 4 (empat) tahun .
3. Dewan Pengurus Cabang PPS JOKOTOLE terdiri dari Pengurus Harian, Ketua Bagian dan Anggota Bagian .
4. Dewan Pengurus Cabang disahkan oleh Dewan Pengurus Daerah .
Pasal 16
1. Dewan Pengurus Ranting PPS JOKOTOLE berkedudukan di tingkat Kecamatan di Indonesia sebagai pelaksana administratif dan bertindak secara operasional .
2. Personalia Dewan Pengurus Ranting PPS JOKOTOLE dipilih oleh Musyawarah Ranting PPS JOKOTOLE untuk masa bakti 4 (empat) tahun .
3. Dewan Pengurus Ranting PPS JOKOTOLE terdiri dari Pengurus harian dan Seksi
4. Dewan Pengurus Ranting disahkan oleh Dewan Pengurus Cabang
5. Untuk melancarkan tugas operasional Dewan Pengurus Ranting dapat didirikan Diklat
Pasal 17
1. Dewan Pengurus Perwakilan Istimewa PPS JOKOTOLE berkedudukan di salah satu kota di Luar Negeri yang melaksanakan koordinasi administrasi dan operasional daerah .
2. Dewan Pengurus Perwakilan Istimewa PPS JOKOTOLE, sekurang-kurangnya telah memiliki 3 (tiga) Dewan Pengurus Cabang PPS JOKOTOLE di Luar Negeri.
3. Personalia Dewan Pengurus Perwakilan Istimewa PPS JOKOTOLE dipilih oleh Musyawarah Perwis PPS JOKOTOLE untuk masa bakti 4 (empat) tahun .
4. Dewan Pengurus Perwakilan Istimewa PPS JOKOTOLE, terdiri dari Pengurus harian, Ketua Biro dan Anggota Biro .
5. Dewan Pengurus Perwakilan Istimewa PPS JOKOTOLE, disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat PPS JOKOTOLE .
Pasal 18
1. Dewan Pengurus Cabang PPS JOKOTOLE berkedudukan disalah satu kota di Luar Negeri yang melaksanakan koordinasi administrasi dan operasional.
2. Personalia Dewan Pengurus Cabang PPS JOKOTOLE dipilih oleh Musyawarah Cabang PPS JOKOTOLE untuk masa bakti 4 (empat) tahun .
3. Dewan Pengurus Cabang PPS JOKOTOLE terdiri dari Pengurus Harian, Ketua Bagian dan Anggota Bagian .
4. Dewan Pengurus Cabang PPS JOKOTOLE disahkan oleh Dewan Pengurus Perwakilan Istimewa PPS JOKOTOLE .
BAB VIII
GURU BESAR
Pasal 19
1. Guru Besar adalah personil yang menggali dan mengembangkan Pencak Silat aliran JOKOTOLE .
2. Kedudukan, Fungsi dan Tugas Guru Besar adalah :
a. Kedudukan Guru Besar tidak bisa diganti oleh siapapun dan atau oleh sebab apapun .
b. Memimpin pembinaan dan pengembangan keilmuan Pencak Silat JOKOTOLE
c. Memberikan pertimbangan dan evaluasi pelaksanaan program keilmuan Pencak Silat JOKOTOLE .
d. Untuk memperlancar tugas-tugasnya, Guru Besar membentuk Dewan Pendekar PPS JOKOTOLE yang terdiri dari Pendekar PPS JOKOTOLE sebanyak 5 (lima) orang .
Ketentuan tentang Dewan Pendekar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga .
e. Mengatur keberadaan Pendekar PPS JOKOTOLE .
3. Apabila Guru Besar berhalangan, maka fungsi dan tugasnya dijalankan oleh Dewan Pendekar secara kelembagaan .
BAB IX
MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA
Pasal 20
Musyawarah PPS JOKOTOLE terdiri dari :
1. Musyawarah Besar PPS JOKOTOLE disingkat MUBES JOKOTOLE
2. Musyawarah Daerah PPS JOKOTOLE disingkat MUSDA JOKOTOLE
3. Musyawarah Cabang PPS JOKOTOLE disingkat MUSCAB JOKOTOLE
4. Musyawarah Ranting PPS JOKOTOLE disingkat MUSRAN JOKOTOLE
5. Musyawarah Perwakilan Istimewa (PERWIS) PPS JOKOTOLE
Pasal 21
1. MUBES adalah merupakan Musyawarah tertinggi PPS JOKOTOLE yang diadakan sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) tahun sekali atas Undangan Dewan Pengurus Pusat PPS JOKOTOLE .
2. Peserta MUBES terdiri dari personalia Dewan Pengurus Pusat, Utusan Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang serta Perwakilan Istimewa .
3. Keputusan MUBES diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat .
4. MUBES LUAR BIASA dapat dilakukan apabila dianggap perlu, serta disetujui oleh SESEPUH, DEWAN PEMBINA DAN GURU BESAR .
Pasal 22
1. MUSDA adalah merupakan Musyawarah tertinggi PPS JOKOTOLE ditingkat Daerah yang diadakan sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) tahun sekali atas Undangan Dewan Pengurus Daerah PPS JOKOTOLE
2. Peserta MUSDA terdiri dari personalia Dewan Pengurus Daerah, Utusan Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Ranting .
3. Keputuisan MUSDA diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat .
Pasal 23
1. MUSCAB adalah merupakan Musyawarah tertinggi PPS JOKOTOLE ditingkat Cabang yang diadakan sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) tahun sekali atas Undangan Dewan Pengurus Cabang PPS JOKOTOLE .
2. Peserta MUSCAB terdiri dari personalia Pengurus Cabang, Utusan Dewan Pengurus Ranting dan Ketua Diklat .
3. Keputusan MUSCAB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat .
Pasal 24
1. MUSRAN adalah merupakan Musyawarah tertinggi PPS JOKOTOLE ditingkat Ranting yang diadakan sekurang-kurangnya setiap 4 (empat) tahun sekali atas Undangan Dewan Pengurus Ranting PPS JOKOTOLE .
2. Peserta MUSRAN terdiri dari personalia Dewan Pengurus Ranting dan Utusan Diklat PPS JOKOTOLE .
3. Keputusan MUSRAN diambil berdasarkan miusyawarah untuk mufakat .
Pasal 25
Masing-masing Musyawarah PPS JOKOTOLE sesuai dengan tingkatnya mempunyai tugas dan wewenang :
1. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus PPS JOKOTOLE .
2. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus PPS JOKOTOLE .
3. Menetapkan kebijaksanaan pokok dan hal-hal yang bersifat mendasar .
Pasal 26
1. Rapat Kerja PPS JOKOTOLE, disingkat RAKER JOKOTOLE terdiri dari :
a. Rapat Kerja Nasional PPS JOKOTOLE, disingkat RAKERNAS PPS JOKOTOLE
b. Rapat Kerja Daerah PPS JOKOTOLE, disingkat RAKERDA PPS JOKOTOLE
c. Rapat Kerja Cabang PPS JOKOTOLE, disingkat RAKERCAB PPS JOKOTOLE
d. Rapat Kerja Ranting PPS JOKOTOLE, disingkat RAKERRAN PPS JOKOTOLE
2. Rapat Kerja PPS JOKOTOLE diadakan menurut kebutuhan untuk kepentingan Koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas PPS JOKOTOLE .
3. Peserta dan tata laksana Rapat Kerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PPS JOKOTOLE
BAB X
KEUANGAN
Pasal 27
1. Keuangan PPS JOKOTOLE didapat dari :
a. Uang Pangkal dan iuran tetap anggota PPS JOKOTOLE
b. Bantuan pihak lain yang tidak mengikat
c. Usaha-usaha lain yang sah
2. Keadaan keuangan PPS JOKOTOLE dilaporkan dalam Musyawarah PPS JOKOTOLE atau sewaktu-waktu diperlukan .
3. Ketentuan-ketentuan tentang kewajiban anggota yang menyangkut masalah keuangan, ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat PPS JOKOTOLE .
BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 28
Anggaran Dasar dapat diubah oleh MUBES dan perubahannya dianggap sah apabila mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah peserta yang hadir .
BAB XII
PEMBUBARAN
Pasal 29
1. Pembubaran PPS JOKOTOLE hanya dapat dilakukan dengan Keputusan MUBES yang khusus diadakan untuk itu, yang sedikitnya dihadiri oleh ¾ (tiga per empat) dari jumlah peserta yang berhak mengikuti MUBES dan pembubarannya sah apabila mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) dari jumlah peserta yang hadir .
2. Apabila PPS JOKOTOLE dibubarkan, aset dan kekayaannya diurus oleh suatu komisi yang dibentuk oleh MUBES yang membubarkan .
BAB XIII
P E N U T U P
Pasal 30
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau ketentuan tersendiri .
2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak disahkan oleh MUBES PPS JOKOTOLE .
3. Disahkan dalam Sidang Pleno MUBES PPS JOKOTOLE pada tanggal 9 Agustus 2001
Tidak ada komentar:
Posting Komentar